 |
| Aktifitas di Dermaga Pelabuhan Ferry Pomako.Dok:Pribadi |
Langit
tampak mendung disertai dengan rintik-rintik hujan mengiringi perjalanan saya
bersama beberapa rekan dari kantor menuju ke dua pasar tradisional di Mimika.
Satunya di dekat Pelabuhan Pomako dan satunya lagi di Pasar Sentral yang tepat
berada di jantung kota Timika.
Kami
berbelanja beberapa kebutuhan bahan pokok seperti beras, gula, minyat tanah,
minyak goreng, beberapa bumbu masakan dan tak ketinggalan beberapa kilogram
ikan merah segar. Ini dilakukan
sehubungan dengan akan diadakannya suatu rangkaian hajatan di kantorku.
 |
| Belanja Ke Pasar Pelabuhan Pomako. Dok:Pribadi |
Moment
ini tak saya sia-siakan. Ini adalah kesempatan emas untuk melihat kondisi pasar
yang terbesar di kotaku. Saya melihat masyarakat di Papua masih lebih antusias
berbelanja ke pasar tradisional ketimbang pasar modern. Tak hanya itu saja,
saya juga memantau seberapa besar harga kebutuhan bahan pokok. Saya lalu
membandingkan harga versi Papua dengan harga versi Makassar yang merupakan asal
daerah saya.
Hasilnya,
ternyata harganya tak terpaut jauh. Untuk beras super, di Makassar seharga Rp10
ribuan/kg sedangkan di Papua sebesar 13ribuan/kg. Begitu juga dengan harga gula dimana di
Makassar nilainya 10ribuan/kg sedangkan di Papua seharga 12 ribuan/kg. Wajarlah masih ada perbedaan harga mengingat
ongkos logistik di Papua cukup besar.
Kiprah
Pemerintah
 |
| Aktifitas di Dermaga Pelabuhan Ferry Pomako.Dok:Pribadi |
Saya
melihat bahwa pemerintah tidak menutup
mata dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan bahan pokok di Papua. Ini sejalan
dengan program pemerintah pusat yang termaktub dalam Nawacita bahwa perlu adanya pembangunan baru daerah
pinggiran.
Tak
hanya itu, visi Presiden Pak Joko Widodo yang menginginkan agar ada semua instrumen, pelaku, atau sektor-sektor yang
terpinggirkan dalam pembangunan harus mendapat perhatian termasuk dalam
pendistribusian barang kebutuhan pokok ke Kawasan Timur Indonesia
Saya
bisa menyaksikan secara langsung bagaimana campur tangan pemerintah dalam
menciptakan kestabilan harga agar harganya bisa dijangkau masyarakat di Bumi
Cendrawasih. Terdapat sinergitas antara
instansi di tingkat pemerintah daerah Kabupaten Mimika, pemerintah
provinsi Papua dan di tingkat pusat.
Antisipasi
Pemerintah
 |
| Gudang Penyimpanan Ikan di Timika, Papua. Dok:Pribadi |
Saya
menyadari bahwa pemerintah tidak berpangku tangan dalam memantau dan memperhatikan pasokan harga bahan pokok secara intensif. Jauh- jauh
hari mereka melakukan persiapan demi mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok
utamanya menjelang hari raya. Mengingat
mayoritas penduduk Papua mayoritas Kristen, maka pemerintah mewaspadai
harga di hari raya menjelang Natal dan Tahun baru.
Mengingat
masyarakat Papua mayoritas agama Nasrani maka
gegap gempita perayaan Natal disambut dengan sukacita. Mereka mengadakan
acara makan-makan sebagai bagian dari tradisi di hari kudus tersebut.
Alhasil
belanja kebutuhan pokok meningkat. Nah, dalam pantauan saya, terlihat kinerja pemerintah yang saya lihat
dua tahun belakangan ini cukup berhasil dalam menjaga kestabilan barang.
Beberapa barang memang ada yang mengalami kenaikan harga tapi masih
dalam batas kewajaran. Tentunya ini
tidak mengurangi semarak sukacita Natal dan Tahun baru.
Berdasarkan
data historisnya, naiknya permintaan terkait perayaan hari raya biasanya terus
berlanjut hingga Januari. Ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan
dan perkembangan harga kebutuhan pokok serta kelancaran distribusinya.
Gebrakan Pemerintah
 |
| Distribusi Telur ke Daerah Pedalaman. Dok:Pribadi |
Diakui
bahwa di beberapa titik daerah di Papua,
harga kebutuhan bahan pokoknya masih
tergolong mahal. Hal itu dikarenakan masih sangat minim infrastrukturnya serta
kondisi demografi yang berbukit-bukit menyulitkan transportasi untuk lewat.
Suatu
daerah harga kebutuhan pokok menjadi tidak stabil karena dilatarbelakangi banyak
hal seperti permainan dari pihak pengusaha, tingginya permintaan dari
masyarakat terutama di hari-hari raya,
kelangkaan barang tersebut dan masih banyak lagi.
Untuk
mereduksi hal tersebut maka dipandang perlu melakukan berbagai usaha. Dalam
catatan saya, setidaknya ada 7 gebrakan campur tangan pemerintah dalam
menciptalkan kestabilan harga kebutuhan pokok di Papua, apa saja kah itu? Mari
kita ulas satu persatu :
1.
Pelni Logistic
 |
| Kendaraan Pelni Logistic Mendistribusikan Bahan Pokok ke Pedalaman Papua. Dok:Pribadi |
Keberadaan Pelni Logistik tak lepas dari campur tangan pemerintah dan bagian dari program rumah kita dimana perannya sebagai wadah yang mendukung kepastian ketersediaan barang di daerah 3T (Terdepan Terluar dan Tertinggal), pemerintah melalui Kementrian Perhubungan dan kementrian BUMN mensinergikan BUMN Transportasi laut (Pelni dan ASDP), BUMN Pengelola Pelabuhan (Pelindo 1,2,3 dan 4) , BUMN penyedia bahan pokok dan barang penting ( RNI, Bulog, PPI, Semen Indonesia, Pupuk Indonesia).
 |
| Kendaraan Pelni Logistic Mendistribusikan Bahan Pokok ke Pedalaman Papua. Dok:Pribadi |
Dibawah
tanggung Jawab PT. Pelayanan Nasional
Indonesia (PT. Pelni), Pelni
Logistic menjalankan fungsi transportasi, logistik, trading dan ritel di daerah
3T. Hasilnya dapat mengurangi disparitas harga, mengurangi spekulasi harga yang
dapat menghambat pertumbuhan ekonomi sehingga harapan di Indonesia Barat dan
Indonesia Timur setara atau tidak terlalu tinggi dapat diwujudkan dalam waktu
yang tidak lama.
2.
Program Tol Laut
 |
| Kapal KMP. Kokonao Pendukung Program Tol Laut. Dok:Pribadi |
Salah
satu program prestisius yang dicetuskan oleh Bapak Presiden Joko Widodo adalah
program tol laut. Program kerja ini merupakan konsep pengangkutan logistik
kelautan bertujuan untuk menghubungkan
pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Nusantara.
Ada
banyak manfaat dari hal ini
diantaranya menciptakan kelancaran
distribusi barang hingga ke pelosok,
ketersediaan komoditas pangan dan berbagai kebutuhan pokok masyarakat dan mampu menekan harga komoditas utamanya di
Kawasan Timur Indonesia termasuk Papua. Di daerah saya sendiri, Pelabuhan
Pomako menjadi salah satu rute pelayanan program ini.
Sebagaimana
yang diungkapkan Bapak Presiden bahwa hal ini mampu mereduksi harga sekitar
20-25 %. Hasilnya sangat dirasakan bahwa dengan mengoptimalisasi tol laut maka
akan membantu menstabilisasi harga barang kebutuhan pokok di Papua.
3.
Gerakan Stabilisasi Harga Pangan dari
Bulog
 |
| Kantor Bulog di Papua. Dok:Pribadi |
Senada
dengan program Kementrian Perdagangan, Bulog mencanangkan program gerakan
stabilisasi harga pangan. Salah satu programnya yaitu mendukung kegiatan
operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Papua. Dengan begitu, mampu menciptakan kestabilan harga kebutuhan bahan
pokok di Ujung Timur Indonesia .
4.
Subsidi BBM oleh Pertamina
 |
| SPBU di Papua. Dok :Pribadi |
Pemerintah
bekerja sama dengan pihak Pertamina
mendukung program kebijakan BBM Satu Harga. Hal ini punya dampak yang
positif utamanya menyangkut biaya transportasi dan logistik yang jauh lebih
murah sehingga harga jual barang juga akan bisa diturunkan. Tentunya ini punya
pengaruh dalam menggairahkan kegiatan
ekonomi serta memperbaiki kesejahteraan masyarakat Papua.
Sekedar
informasi saja bahwa harga BBM di kota Timika sebegai berikut; untuk Premium Rp 6.450, Bio
Solar Rp 5.150 dan Pertalite
seharga Rp. 8.000. Tidak beda jauh kan
di kota-kota besar.
 |
| Kapal Pengangkut BBM ke Papua. Dok:Pribadi |
5.
Sinergi Antar Organisasi Perangkat Daerah
 |
| Distribusi Barang ke Pedalaman dibawah Pengawasan Pihak Dishub. Dok:Pribadi |
Pemerintah
daerah menyadari bahwa dalam menciptakan kestabilan harga bahan pokok, bukan
hanya kerjaan pemerintah di tingkat pusat dan provinsi. Pemda pun turut
mengambil bagian di dalamnya. Contohnya saja di kotaku, Dinas Perhubungan dan
Dinas Koperasi Kabupaten Mimika saling
melakukan koordinasi dengan dinas terkait di daerah pedalaman/pesisir.
Ini
dilakukan untuk mendapatkan laporan ketersediaan stok dan perkembangan harga barang kebutuhan
pokok serta langkah-langkah dan kesiapan di masing-masing daerah pedalaman.
6.
Kajian Harga Eceran Tertinggi (HET)
 |
| Distribusi Barang ke Pedalaman Papua. Dok:Pribadi |
Kementrian
Badan usaha Milik Negara (BUMN) lewat PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia
(PPI) melakukan perombakan terhadap
skema pengiriman barang. Dasar inilah
yang kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam
penerapan harga eceran tertinggi (HET) untuk sejumlah bahan pokok.
Misalnya
saja untuk distribusi barang ke Puncak Jaya, penetapan HET difokuskan pada
minyak goreng, tepung terigu dan gula.
PENUTUP
 |
| Antrian Minyak Tanah di Papua. Dok:Pribadi |
Enam
kebijakan yang dicanangkan pemerintah ini merupakan bentuk nyata perhatian
dalam mengurangi kesenjangan dan ketimpangan antara Kawasan Barat Indonesia
dengan Kawasan Timur Indonesia utamanya di daerah Papua. Ini adalah langkah
peran pemerintah menjamin kestabilan ekonomi dengan menjamin tersedianya
pangan.
Alhasil,
masyarakat Papua masih bisa membuat dapurnya tetap mengepul. Jangan lelah ya
memperhatikan kami di Papua. Cium sayang dari kami masyarakat Papua buat Bapak
Jokowi dan jajarannya.
