 |
| Sumber :Indoheadlinenews.com |
Perhatian pemerintah pusat kepada Papua sungguh
besar sehingga tak heran ada banyak proyek-proyek pembangunan sana-sini. Hal
ini merupakan realisasi janji pemerintah yang menginginkan adanya pemerataan
pembangunan di Indonesia.
Namun dibalik keinginan baik pemangku kebijakan
ini, mulai bermunculan orang-orang yang ingin memanfaatkan situas ini. Ada yang
memanfaatkan situasi ini untuk meraup keuntungan. Tak dilarang sih meraih
profit dari keuntungan ini namun jangan
berlebihanlah. Margin realisasi pekerjaan dengan potensi keuntungan bisa 70:30. Keserakahan dari orang-orang yang tak
bertanggung jawab inilah yang bisa mengancam proyek pembangunan seperti kegiatan pembangunannya asal jadi saja,
menggunakan bahan yang tidak berkualitas, lebih parah lagi kalau pemerintah
kecewa dengan hasilnya yang mengakibatkan suntikan dana bisa ditunda, dikurangi
atau diberhentikan.
Ditinjau dari segi antropologi, memperoleh proyek
dari pemerintah tidaklah mudah. Mengingat Papua ini adalah daerah otonomi
khusus sehingga pemerintah daerah punya wewenang untuk menunjuk siapa yang
menangani proyek pembangunan. Mulailah
orang-orang melakukan perbuatan yang memuakkan, cari-cari muka, menjilat ke
pemerintah, muncul CV-CV yang ternyata orang-orang didalamnya adalah anggota
keluarga dari pejabat yang dipercayakan melakukan pembangunan (nepotisme),
mengagung-agungkan pejabat tertentu padahal pas dibelakangnya orang ini malah
menjelekkan pejabat tersebut. Kalau dasarnya saja sudah tidak beres, apalagi
realisasi pekerjaannya patut diragukan. Alhasil, orang-orang yang profesional
dan expert di bidangnya terkadang tak
mendapat jatah akibat dari ulah orang-orang itu.
