 |
| Areal Tambang Terbuka PT Freeport Indonesia di Grasberg, Timika, Papua | Kompas/B Josie Susilo Hardianto |
Topik
mengenai Freeport kembali menjadi pembicaraan hangat setelah McMoran Inc dengan
PT Freeport Indonesia (PTFI) , PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan Rio
Tinto resmi menekan perjanjian awal atau Heads of Agreement (HoA).
Hal
ini pun membawa kebahagiaan tersendiri
bagi masyarakat Indonesia karena setelah melalui proses yang berjalan selama
3,5 tahun, kepemilikan saham Inalum di Freeport telah disepakati menjadi 51%
dimana sebelumnya, saham pemerintah di Freeport hanya di kisaran 9,36%.
Saya
melihat respon teman-teman di luar Papua tergolong heboh menyambut positif
langkah pemerintah ini. Lalu bagaimana respon teman-teman di Papua sendiri?
Saya
perhatikan ada yang menyambut dengan optimis dan ada juga yang pesimis. Agak
menarik sih melihat respon orang Papua mengingat merekalah pemilik tanah yang
saat ini "ditumpangi" perusahaan tambang emas terbesar di dunia itu.
 |
| Dok:Seword.Com |
Jika
dianalogikan, Orang Papua adalah pemilik hak ulayat atas segala penggunaan
lahan di Bumi Cendrawasih, pihak Freeport Indonesia sebagai pihak penyewa lahan
sedangkan pemerintah bertindak sebagai pengawas yang mencermati langkah PTFI apakah sesuai dengan
prosedur dan regulasi yang sudah disepakati bersama.
Melihat
kasus ini, saya sebagai anak muda yang
sudah ber- KTP Mimika, Papua, maka sudah sapatutnya sebagai penduduk
Papua punya tanggung jawab moril untuk memperhatikan apa yang terjadi di
daerahnya. Pandangan yang saya paparkan ini murni dari apa yang saya lihat, apa
yang saya dengar dan apa yang saya rasakan.
 |
| Penulis Bersama Tokoh-Tokoh Timika di Iklan Freeport. Dok:Pribadi |
Emang
sih tahun lalu saya sempat dipilih PTFI sebagai salah satu bintang iklan
TV-nya untuk memberikan pandangan secara
independen terhadap keberadaan PTFI di Indonesia. Tapi bukan berarti rasa
idealisme saya berkurang, saya akan tetap independen dalam memberikan
pernyataan saya pribadi.
Divestasi
saham 51 % yang ditetapkan PTFI dan pemerintah Indonesia memunculkan berbagai
persepsi Orang Papua. Ada yang nadanya optimis dan ada juga yang pesimis
menanggapinya. Berikut saya sajikan opini-opini masyarakat di Bumi Cendrawasih.
Opini
Optimis
 |
| Dok:romawiki.org |
Mengembalikan
Wibawa Indonesia
Seorang
warganet mengatakan bahwa akuisisi saham Freeport bukan cuman soal ekonomis
semata, tapi negara mengembalikan wibawanya yang telah diberangus selama 50
tahun lamanya.
Satu
contoh bagaimana korporasi membangun cara pandang yang melemahkan negara yaitu
kasus Freeport ini. Bayangkan, hingga kini, masih ada sebagian kecil
orang-orang Indonesia yang apatis dengan kebijakan akuisisi saham Freeport.
Bisa
dibayangkan 50 tahun otak dicuci oleh pemilik modal sehingga negara anda
dianggap bukan apa-apa daripada sebuah korporasi. Oleh karena itu mengembalikan
cara pandang sesuatu tantangan sendiri ketimbang sekedar beli saham atau
divestasi atau akuisisi.
Masih
panjang urusan Freeport ini. Pemerintah harus merangkul kembali para korban
yang telah lama didoktrin perusahaan sehingga apatis terhadap apapun kebijakan
negara soal perusahaan.
Jeli
Melihat Aturan
Sebenarnya
sumber daya manusia kita di Papua sangat cukup untuk memanfaatkan peluang
regulasi UU Minerba bagi kepentingan Tanah Papua. Sebut saja sumber daya SDM
(Uncen, UNIPA, Mungkin bisa berkolaborasi dengan UGM, ITB dan UI), Sistem
Politik (DPRP yang anggota dewa hampir 98% orang asli Papua dan berasal dari
hampir semua Parpol yang mempunyai penguasa di Jakarta), Lembaga-lembaga yang
dibentuk berdasarkan OTSUS Papua (MRP), kemudian ada LMA-LMA, masyarakat
Pemilik Hak Ulayat, LSM-LSM, TODAT, TOMAS, TOGA, dan sebagainya.
Sumber
daya manusia yang ada di setiap elemen sosial politik ini pasti mampu untuk
mengkaji dan merekomendasikan pembagian saham yang layak kepada Papua sebagai
daerah pemilik unsur emas, tembaga, dan perak.
Jika
Pemerintah Daerah (Provinsi & Kabupaten terkait) berniat baik lelibatkan
semua elemen ini lalu solid dan bergerak bersama, betapa kuatnya negosiasi
dengan pemerintah pusat untuk mempengaruhi kebijakan pembagian 51% antara pusat
dan daerah Papua agar sesuai dengan harapan orang asli Papua, terutama pemilik
hak ulayat.
Seharusnya
Pemda Papua dan Kabupaten Mimika berancang-ancang manfaatkan peluang yang ada
dalam UU Minerba. Misalnya mengkaji dan membuat kebijakan PERDASI &
PERDASUS untuk ambil lebih daripada pemerintah pusat karena Pemda yang punya
barang.
Misalnya
Pemda Papua ambil minimal 25,5% dari 51%. Kiranya Pemda Provinsi Papua dan
Kabupaten Mimika jeli, bijak dan kuat supaya berkat yang terjadi sebab
pemerintah pusat dorang yang ngotot. Kitong belum lihat apa konsep dan strategi
kebijakan Pemda dorang untuk membuat "berkat" yang terjadi.
Belajar Menguasai
Ada yang berpikir
bahwa wibawa negara tidak diberangus oleh Freeport tapi diberangus oleh
kepentingan para koruptor yang masih menguasai negara ini dan sedang terus
berusaha untuk bersembunyi. Kebijakan yang diterapkan sudah bagus oleh karena
ini janganlah demo terus. Para orang tua yang memiliki hak ulayat dan rakyat
sekitarnya bisa memanfaatkan peluang ini dengan baik.
Menyekolahkan
anak-anaknya supaya mereka cerdas jika hal itu sudah bisa kalian lakukan maka
pada saat mereka kembali dan sudah tahu tentang bagaimana cara mengelola
tambang, bahkan hingga menjadi ahli dalam bidang pertambangan itu yang akan
berdampak baik.
Kelak mereka bisa
masuk dan mengambil alih hak miliknya. Karena, Orang Papua adalah pemilik hak
ulayat, putra papua dan seharusnya layak diutamakan.
Menjadi Sponsor
Pembangunan Papua
Kita jangan menuntut
Freeport ditutup, salah Freeport apa? Kebanyakan orang yang menjelekkan
Freeport itu adalah golongan yang sakit hati karena tidak dapat bekerja di
Freeport (mungkin) atau tidak dapat kepentingan pribadi di Freeport.
Jika ditelisik, mereka
cukup tertib dalam melakukan pembayaran apa yang seharusnya mereka bayarkan.
Orang Papua patut menuntut apa yang bisa Freeport kasih. Menjadi sponsor
pembangunan daerah Papua misalnya memajukan kampus-kampus di papua supaya
kualitasnya terjamin dengan mendatangkan dosen-dosen terbaik dari dalam maupun
dari luar negeri
Peningkatan APBD
Daerah
Divestasi saham akan
membuat APBD Kab Mimika bisa mencapai 4 Triliun bahkan ada yang perkirakan bisa
tembus 6 Triliyun. Saham 51% itu cuman untuk kepentingan orang tertentu saja
tapi kalau pemerintah punya program yang jelas pasti rakyat Timika akan
sejahtera. Semoga saja kenaikan APBD sebagai konsekuensi divestasi saham bisa
dimanfaatkan pemda dalam menyejahterahkan masyarakatnya.
Pembagian Saham
Merata
 |
| Sumber:Syk Rumah Aspirasi |
Kabupaten Mimika yang
merupakan area tempat berdirinya perusahaan AS mendapat porsi 7% dari divestasi
saham PT. Freeport Indonesia, diantaranya : 3% porsi untuk Pemda Mimika, 4%
porsi untuk Masyarakat pemilik hak ulayat (Amungme dan Kamoro). Tidak dapat
terbayang betapa banyaknya uang yang akan beredar di Mimika.
Adanya dana 1% yang
dinikmati masyarakat selama lebih 20 tahun ini saja sangat terasa dampaknya di
Mimika, apalagi dengan 7% yang akan bergulir di Mimika setiap tahun selama 20
tahun ke depan. Uang sebanyak itu andai dapat dikelola secara benar dan
bertanggung jawab, maka setidaknya:
1. Kabupaten Mimika
akan mengalami lompatan pertumbuhan dan pembangunan yang sangat luar biasa ke
depan.
2. Masyarakat Amungme-Kamoro
yang tidak banyak jumlahnya itu akan mengalami lompatan tingkat kesejahteraan
dan kemakmurannya.
Kiranya keadaan itu
yang akan terjadi, bukan sebaliknya bencana dan kehancuran yang terjadi di
Tanah ini.
Keadilan Bagi Daerah
Semoga yang punya hak
ulayat tanah yang diberkahi ini bisa lebih mendapatkan yang layak merasa
memiliki khususnya Amungme dan Kamoro,dan suku kekerabatan yg lain dan sudah
ada terus berjalan sampai saat ini. Tidak menimbulkan kecemburuan yang adil dan
merata. Bila semua itu terwujud maka akan mendapat penuh dukungan baik
masyarakat maupun pemerintah yg nanti bakal mengelola. Prinsipnya adalah dimana
bumi kami pijak disitulah langit akan junjung.
Semua berharap semoga
menjadi berkah dan memberi manfaat bagi Mimika dan bukan sebaliknya membawa
mudarat. Semoga saja orang asli Papua bisa menikmati hasil bumi mereka.
Perubahan Manajemen
Seharusnya Timika
sudah dari dulu menjadi kota terbesar di Papua jikalau manajemen Freeport
berjiwa nasionalis pancasilais bukan kapitalis yang suka menyengsarakan
pekerjanya lebih lebih ada yang PHK sepihak bahkan ribuan. Mudah-mudahan Inalum
bisa mengganti manajemen Freeport demi kemajuan Freeport dan rakyat Timika
untuk Indonesia makmur.
Fokus
pada Rakyat
Porsi
7% untuk Kabupaten Mimika itu akan jadi berkat atau akan jadi bencana itu
tergantung siapa pemimpin Mimika dan juga tergantung pada para elite Amor,
apakah mereka punya otak dan hati untuk membangun menyejahterakan masyarakatnya
dan daerahnya atau mereka lebih fokus menyejahterakan dirinya dan para
penjilatnya. Diharapkan pula ada transparansi dari pemerintah pusat dan daerah
nantinya soal peruntukan dan yang masuk dan keluar
Waspada
Pelanggaran Adat
Berbicara
soal PTFI, erat hubungannya dengan integrasi Papua (Irian Barat) ke dalam NKRI.
Jadi pihak yang berkepentingan atas tanah ini akan tetap pasang jurusnya
masing-masing supaya apa yang sudah terjadi hingga hari ini tetap berjalan dan
apa yang masih dalam rencana akan terwujud di kemudian hari.
Tokoh
agama, tokoh masyarakat, tokoh adat mestinya dilibatkan secara langsung dalam
merancang mekanisme divestasi ini agar kelak jangan mereka melanggar dan bahas
konsekuensi yang dikenakan secara adat.
Memahami
Otsus
Status
Papua adalah Otonomi Khusus, bahkan seharusnya Papua punya 30% dari 51% itu.
Itulah salah satu prinsip arfimatif OTSUS Papua yang membedakanya dengan
provinsi lain. Pemda Papua mendapatkan 25% dari 51% itu baru agak adil.
Kedepannya
juga perlu menyimak apa itu OTSUS menurut UU, karena pemerintah yang melanggar
UU pasti dihukum. Mari kita tuntut secara class action bila memang ada aturan
yang dilanggar. Itu jauh lebih efektif ketimbang mengeluh dan menghujat di
medsos.
Pesimis
 |
| Dok: okezone.com |
Tak
hanya nada positif yang berseliweran, tapi juga ada selentingan tanggapan
negatif terhadap hal ini diantaranya:
Terjebak
iming-iming
Divestasi
saham ini kelak akan memunculkan persoalan baru dimana nantinya area kota
Timika dan sekitarnya akan diganti dengan maskot kota Freeport. Dikhawatirkan
akan memunculkan raja-raja kecil yang bertindak bak seorang penguasa.
Diharapkan pemerintah daerah tidak terkontaminasi dan tidak terbujuk tawaran
dari pihak yang tak bertanggung jawab yang pada akhirnya membuat rakyat kecil
semakin tertindas.
Rawan
korupsi
Sesungguhnya
jikalau Freeport diambil oleh pemerintah Indonesia maka akan membawa kemakmuran
seluruh rakyat indonesia khususnya bagi rakyat Papua yang punya hak ulayat.
Namun akan menjadi hal yang miris jikalau itu semua hanya untuk memperkaya para
pejabat-pejabat tanpa sedikitpun melihat rakyatnya yang menderita .
Kroni-Kroni
Munafik Berkembang Biak
Seorang
masyarakat Papua mengatakan percuma saja menerapkan hal ini ibarat orang lepas
kepala dan tahan di ekor yang saya ditafsirkan bahwa seolah-olah divestasi 51 %
ini digembor-gemborkan untuk kemaslatan umat tapi dalam pelaksanaannya akan
ditahan oleh kroni-kroni yang munafik untuk kepentingan diri sendiri. Oleh
karena itu disarankan agar KPK begitu intens mengaudit masalah ini biar semua
transparan dan tidak ada kecurigaan.
Keuntungan
Pihak Tertentu
Nilai
uang yang didapat memang keliatan sangat besar dan dalam pernyataannya akan
digunakan bagi masyarakat asli Papua. Tapi dalam pelaksanaannya kemungkinan
akan dinikmati oleh orang orang tertentu. Kayaknya divestasi ini semata-mata
hanya untuk kepentingan Jakarta dan Inalum serta PT. Freeport MacMoran.
Sementara
Papua dan Papua Barat hanya mendapat tetesan terakhir dari bagi hasil pihak di
Jakarta dan Inalum Tapi kami percaya akan karma dimana alam ini suatu saat akan
menganas dan marah sehingga orang orang yang berbohong yang tega menjual
sumberdaya alam secara brutal akan terkena karma yang merupakan bagian dari
hukuman Allah karena tega menipu umat Tuhan. Untuk itu dalam penerapannya
nanti, dibawah pengawasan orang-orang yang bekerja dengan hati tulus dan sikap
jujur.
 |
| Dok: adibsusilasiraj.blogspot.com |
Divestasi saham 51 %
meninggalkan pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia dan Pihak PTFI kepada
masyarakat Papua. Bagaimana melakukan sosialisasi pola skema divestasi ini
dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang-orang di Pulau Cendrawasih agar
bisa menghindari pemikiran-pemikiran yang sesat.
Mereka harus
diberikan pemahaman bahwa mereka mendapat bagian yang sepantasnya untuk
mengembangkan daerahnya agar bisa keluar dari jurang ketertinggalan dan
keterpurukan.
Orang bilang Tanah
Papua adalah tanah surga. Hal ini benar adanya karena melihat kekayaan alam
baik berupa bahan tambang mineralnya maupun flora dan faunanya. Tetua-tetua
Papua mengatakan siapa yg bekerja takut akan Tuhan maka hidupnya akan diberkati
turun temurun, tetapi ingat berkat dan kutuk datang dari diri sendiri. Hanya
orang jujur yang perjalanannya akan diberkati dan perlu waspada dengan karma.
Urusan dengan karma
itu berat adanya karena berhubungan langsung dengan Tuhan. Jika main-main
dengan urusan tipu menipu maka karma yang mengerikan itu akan segera
menghampiri. Oleh karena itu diharapkan dalam penerapannya divestasi saham yang
nilainya sangat besar dibawah pengawasan orang yang tulus dan jujur sehingga
dikawal secara transparan yang pada akhirnya membawa kemakmuran bagi masyarakat
Papua.
Tulisan ini saya publikasikan juga di Akun Kompasianaku
