 |
| Transportasi Sungai di Papua. Dok:Pribadi |
Penyelenggaraan angkutan penyeberangan pada
lintasan daerah perintis dimaksudkan sebagai pioneering (perintis/pelopor)
dalam mobilisasi atau pergerakan lalu lintas dan pemindahan angkutan baik orang
(penumpang) maupun kendaraan.
Dengan tersedianya pelayanan tranportasi angkutan
penyeberangan perintis maka distribusi barang dan jasa dari sentra produksi ke
tempat konsumen dapat berjalan lancar, dan meningkatkan mobilisasi penduduk
agar dapat membuka keterisoliran daerah terpencil dan atau belum berkembang,
sehingga terjadi peningkatan kegiatan ekonomi pada daerah tersebut. Dengan
meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah akan berdampak pada peningkatan
kesejahteraan sosial dan ekonomi pada masyarakat.
Adapun indikator daerah terpencil dan atau daerah
yang belum berkembang adalah daerah yang belum dilayani oleh perusahaan
angkutan di perairan yang beroperasi secara tetap dan teratur; daerah yang
secara komersial belum menguntungkan untuk pelayanan angkutan dan daerah yang
tingkat pendapatan perkapita masyarakatnya masih sangat rendah.
Angkutan penyeberangan dirasa sangat penting untuk
membuka dan atau menghubungkan wilayah terpencil (pedalaman/pesisir) untuk
pemerataan pembangunan di segala bidang. Dengan terhubungnya wilayah-wilayah
ini maka disparitas harga barang di daerah yang satu dengan yang lain
diharapkan bisa diminimalisir.
Tujuan Penyelenggaraan Keperintisan Angkutan
Penyeberangan
1.Sebagai Wujud Pengabdian Pemerintah Kepada
Masyarakat.
Tujuan ini sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal
34, yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas fasilitas kesehatan dan
fasilitas pelayanan umum yang layak. Kewajiban pemerintah dalam pelayanan umum
termasuk pelayanan transportasi angkutan penyeberangan dilakukan berdasarkan
pertimbangan kebijakan pemerataan pembangunan antar wilayah/daerah, yang
mengharuskan daerah-daerah terpencil dan atau belum berkembang wajib diberikan
pelayanan meski secara finansial rugi.
Sebagai konskuensinya Pemerintah memberikan
kompensasi subsidi bagi operator yang diberikan penugasan untuk
menyelenggarakan/ mengoperasikan angkutan penyeberangan perintis untuk melayani
daerah tersebut.
2.Sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Wilayah
Dalam fungsinya sebagai jembatan bergerak, Dari
sisi transportasi angkutan penyeberangan, peningkatan pertumbuhan ekonomi
daerah dan peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.
Kondisi Kekinian Transportasi Penyeberangan di
Mimika, Bagian Wilayah Papua
 |
| Transportasi Sungai di Papua. Dok:Pribadi |
Kondisi geografis wilayah pesisir Mimika yang
penuh dengan sungai-sungai lebar dimana bentangannya mencapai tiga hingga lima
kilometer yang pada akhirnya membuat biaya transportasi masyarakat ke kampung-kampung
sangat mahal.
Kondisi saat ini bahwa selama ini masyarakat
delapan distrik termasuk sembilan kampung di distrik Mimika Barat Tengah hanya
bisa mengakses kota Timika yang merupakan ibukota dari Kabupaten Mimika, dengan
menggunakan jalur transportasi sungai dan laut. Kondisi seperti ini terdapat di
seluruh wilayah pesisir Mimika mulai dari Mimika Barat Jauh (berbatasan dengan
Kabupaten Kaimana) hingga Mimika Timur Jauh (berbatasan dengan Kabupaten
Asmat).
Terkait masalah biaya transportasi, untuk sampai
ke Kokonao, masyarakat harus menyewa perahu motor cepat Rp8 juta-Rp10 juta
pulang pergi. Jika hendak ke Potowaiburu, harga sewa speet boat bisa sampai
Rp20 juta-Rp30 juta pulang pergi. Transportasi ke distrik-distrik pesisir
sangat susah dan sangat mahal.
PENUTUP
Diharapkan pemerintah pusat mendukung dan
memperbanyak studi kelayakan, studi master plan dan studi detail desain untuk
pembangunan pelabuhan-pelabuhan di wilayah-wilayah pesisir yang punya potensi
untuk dikembangkan.
Angkutan penyeberangan punya sejuta manfaat mulai
dari membuka daerah yang masih terisolir, mengembangkan pertumbuhan ekonomi
yang lebih merata, meningkatkan ketahanan dan keamanan nasional, menumbuhkan
kegiatan pembangunan serta memperlancar roda pemerintahan di daerah tersebut.
Tak hanya itu dengan moda transportasi penyeberangan akan membantu pemerintah
yang sedang mengembangkan kegiatan pembangunan didaerah tersebut baik dari
sektor pendidikan,kesehatan dan perkantoran.
Angkutan perintis ini diharapkan mampu mendorong
dan memajukan perekonomian di Provinsi Papua sehingga pemerintah bertanggung
jawab untuk menyelenggarakannya dengan cara memberikan subsidi kepada pihak
pengelola jasa angkutan penyeberangan tersebut.
Sebagaimana amanat undang-Undang agar Angkutan
penyeberangan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil wajib
dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
leh karena itu diharapkan juga pemerintah
menggencarkan kebijakan subsidi keperintisan angkutan penyeberangan kepada
penyelenggaraan/pengoperasian atas pelayanan angkutan yang bersifat perintis
dimana terdapat konsentrasi sebagian besar kelompok masyarakat miskin/tidak
mampu berada, agar pelayanannya pada lintas yang ditunjuk/ditugaskan di daerah
terpencil dan/atau belum berkembang tetap terjamin/terselenggara secara
berkelanjutan.
Penulis:
Heriyanto Rantelino, Staf Dinas Perhubungan Kab.
Mimika seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (LLASDP) Provinsi Papua
Facebook: Heriyanto Rantelino
No telepon/Whatsapp : 085242441580
Line : Ryanlino
